Sponsor

Saturday 26 October 2013

DPR: Sekalian Saja Mendagri Kerja Sama dengan Geng Motor

Kecaman terhadap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyarankan agar kepala daerah bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) terus berdatangan. Dengan memberikan imbauan demikian, Mendagri dianggap takut akan eksistensi ormas kontroversial itu, sehingga Mendagri, melalui para kepala daerah merangkul FPI guna menyukseskan pembangunan.

"FPI tidak punya badan hukum, pelanggar hukum, pengusung khilafah, pro kekerasan tidak patut diberikan disposisi kepada pemda-pemda," kritik anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari saat dihubungi di Jakarta, Jumat (25/10/2013), Imbauan tersebut, kata Eva, seolah menunjukkan bahwa pemerintah telah tunduk pada FPI. "Mendagri tampaknya ketakutan, teror FPI berupa pengrusakan kantor Kemendagri berdampak efektif," sambungnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu lantas menyindir Mendagri agar sekaligus menginstruksikan para kepala daerah agar bekerja sama dengan geng motor, yang sering bertindak anarkis sama halnya dengan FPI.
\
"Supaya tidak tanggung-tanggung, kenapa tidak sekalian disarankan pemda kerjasama dengan ormas geng motor saja? Toh sama-sama berwatak premanisme," sindirnya, Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa kepala daerah bisa bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) untuk menyukseskan pembangunan. Hal itu diungkapkan Gamawan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan tahun 2013 di salah satu hotel di Jakarta. Pernyataan Mendagri tersebut dianggap sangat kontroversial. Pasalnya selama ini FPI dikenal sebagai salah satu ormas yang sering berseberangan dengan sebagian besar masyarakat, dan dianggap sering berbuat anarkis.

Analisis : menurut saya telah benar yang di katakan Eva Kusuma sebagai anggota Komisi III DPR jika mendagri melakukan kerja sama dengan FPI kmaka menunjukkan bahwa pemerintah telah tunduk pada FPI ,seharusnya pemerintah pusat melakukan tindakan tegas di mulai dari sekarang dengan melakukan kerja sama dengan aparat TNI dan POLri  mengenakan hukuman dan sanksi bagi siapa pun warga Negara yang merusak fasilitas Negara seperti pengrusakan  yang telah terjadi di kemendagri karena pengrusakan merugigakan banyak pihak dan akan memakan anggaran kembali
Sumber : okezone.com


No comments: