pengertian metodelogi ekonomi positive dan normatif beserta contohnya

1, Buat contoh metodologi ekonomi positif & normatif !

JAWAB :

Ekonomi positif dan ekonomi normative

Dalam menjalankan tugas keilmuannya,ekonomi sering membandingkan dunia nyata degan dunia ideal. Ketika kita mengamati kondisi nyata ,pndekatan yang dilakukan adalah ekonomi positif ( positif  economics ).

Pernyataan positif mnerangkan tentang hal- hal yang akan terjadi dalam ekonomi.oleh karena itu kebenaran pernyataan tersebut dapat dilihat dengan membandingkan isi pernyataan itu dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Ilmu ekonomi mempertanyakan dan mencoba menjawab dua jenis pertanyaan yaitu pertanyaan positif dan normative….:

Ilmu ekonomi positif :

• berusaha memahami perilaku dan operasi system ekonomi tanpa mempertimbangkan apakah hasilnya baik or buruk.
• Ilmu ekonomi positif berusaha mendiskripsikan apa yang ada dan bagaimana cara kerjanya

1. apa yang menyebabkan APBN Tetolong minyak mentah....?
2. apa yang akan terjadi jika kita menghapus subsidi ...?

jawaban sepert ini adalah subjek ekonomi positif

CONTOHNYA : Apabila produksi semen turun maka harganya akan naik.

llmu ekonomi normatif : suatu pandangan subjektif atau suatu value judgment pernyataan itu bukan mengemukakan pendapat mngenai keadaan yang akan terjadi tetapi mengenai apa yang sebaiknya harus terjadi.

• memperhatikan hasil perilaku ekonomi dan mempertanyakan apakah hal itu baik atau buruk dan apakah bisa diperbaiki lagi

yang meliputi penilaian dan resep arah tindakan

ilmu ekonomi normatif or disebut juga ilmu ekonomi kebijakan

CONTOHNYA : Usaha menaikkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan berusaha agar tambahan pendapatan dinikmati secara merata oleh seluruh golongan penduduk.

1.    apakah pemerintah seharusnya mensubsidi BBM...?

tentu saja pertanyaan yang paling normatif melibatkan pertanyaan positif  untuk mengetahui apakah pemerintah seharusnya mengambil tindakan tetentu

1.    mengetahui apakah pemerintah mampu mengatasi masalah tersebut

2.    apa konsekuensi yang cenderung terjadi jika pemerintah mengatasi

masalah tersebut...

Contoh metodelogi postif dan normatif

APBN Tertolong Minyak Mentah

1

Jakarta, Kompas - Pemerintah berharap belanja minyak dan gas turun, menyusul turunnya harga minyak dunia. Dengan demikian, dampak bersih (net impact) antara pengeluaran dan penerimaan minyak dan gas tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Namun, Kementerian Keuangan memperkirakan, penerimaan negara dari hasil penjualan minyak dan gas serta penerimaan perpajakan di sektor ini akan turun. Hal itu juga karena harga jual minyak mentah di pasar internasional turun.

”Jadi, ada kemungkinan defisit APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) 2011 yang ditargetkan 2,1 persen terhadap PDB (produk domestik bruto) juga akan berkurang. Akan tetapi, komitmen pemerintah itu tetap pada yang sudah ditentukan,” ungkap Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (9/8).

”Harga minyak turun memang akan menyebabkan penerimaan turun. Namun, belanja migas (minyak dan gas bumi) pun akan turun. Namun, kami, kan, sudah menegaskan, volume BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi ada di level 40,4 juta kiloliter dengan subsidi BBM sebesar Rp 117 triliun, tanpa PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) Rp 4 triliun,” ujar Bambang.

Minyak WTI

Menurut Bambang, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ada di posisi 81 dollar AS per barrel, jauh lebih rendah dibandingkan dengan 9 Agustus 2011, yakni 86 dollar AS per barrel. Meski demikian, Bambang belum dapat memperkirakan turunnya harga jual minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP). ICP biasanya ada di antara harga WTI (harga di pasar Amerika Serikat) dan Brent (harga di pasar London). Namun, belakangan, ICP justru berada di atas Brent.

”Semua harga komponen investasi jatuh, kecuali emas. Begitu pun dengan minyak mentah yang ikut turun,” ujar Bambang.

Bambang menegaskan, asumsi minyak di APBN tetap menggunakan asumsi di APBN-P 2011, yakni 95 dollar AS per barrel. Pemerintah juga tidak akan mengubah volume subsidi BBM, yakni 40,4 juta kiloliter.

”Kami masih tegas menggunakan angka-angka itu. Kalau harga turun, seharusnya subsidi minyak pun turun, sebab realisasi harganya lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2011. Kami tidak akan terlalu cepat bereaksi karena belum tentu naik atau turunnya banyak. Apalagi, masih ada musim panas dan musim dingin,” ujar Bambang.

Subsidi berkurang

Menanggapi penurunan harga minyak mentah dunia, peneliti ekonomi dari Center for Strategic and International Studies, Haryo Aswicahyono, mengatakan, dengan turunnya harga minyak mentah dunia, beban subsidi menjadi berkurang, meski masih besar. Dengan begitu, sebagian dana subsidi bisa dialihkan untuk keperluan lain.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Ahmad Erani Yustika mengatakan, selama ini, yang menanggung dampak kenaikan BBM adalah kalangan industri. Dengan turunnya harga minyak mentah dunia, produk industri akan kembali memiliki daya saing.

Terkait kenaikan harga minyak, Ahmad Erani mengatakan, hal itu akibat melemahnya permintaan Amerika Serikat terhadap minyak akibat krisis yang masih berlanjut. Situasi ini akan menekan harga minyak mentah internasional dalam beberapa bulan ke depan.

Di satu sisi, ini bagus bagi Indonesia. Namun, di sisi lain, penurunan ekonomi di AS, Eropa, dan Jepang akan diikuti penurunan permintaan barang dari negara lain, termasuk Indonesia. ”Celakanya, ekspor kita ke AS, Eropa, dan Jepang mencapai 40-50 persen sehingga penurunan harga minyak hanya memberikan keuntungan di satu sisi,” katanya.

Ahmad Erani meyakini bahwa harga minyak yang sekarang berlaku, sebelum terjadinya penurunan, sudah berada dalam kondisi di mana industri sudah mampu beradaptasi karena ekspor terus meningkat meski kurs rupiah menguat.

”Kalau permintaan impor dari negara maju melemah, khawatir krisis 2008 terulang. Kalau itu sampai terjadi, lebih menguntungkan harga minyak yang tinggi,” kata Erani. (OIN/MAS)

CONTOH 2.

METODOLOGI EKONOMI POSITIF & NORMATIF
Ekonomi Positif : “Saat musim hujan panen cabai merah menurun sehingga harga  Menurun sesuai kebutuhan yang meningkat”

Ekonomi Normatif : “Sebagai kebijakan pemerintah ,dalam hal meningkatkan     kesejahteraan masyarakat & agar sdm meningkat maka pemerintah menambah lahan pekerjaan untuk msyarakat,sehingga ekonomi Negara jg meninggkat”

 

2. Buatlah model ekonomi dari suatu kasus!

JAWAB :

1) Sebab kemiskinan dan merumuskan pendekatan untuk meredamnya.

kekurangan uang (moneylessness) ketidakberdayaan(powerlessness)

Kemiskinan (poverty) adalah insufficiency atau ketidakcukupan barang secara relatif terhadap kebutuhan manusia.

Dapat dijelaskan bahwa kemiskinan biasanya dipandang dalam dua perspektif yang berbeda yaitu sebagai kekurangan uang (moneylessness) dan ketidakberdayaan (powerlessness).

Kekurangan tersebut tidak selalu berarti kekurangan kas melainkan kekurangan kronis atas semua jenis sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti nutrisi, istirahat, ketentraman hati, kesehatan jasmani.

Kebanyakan ahli ekonomi merepresentasikan masalah kemiskinan dengan tingkat pendapatan, dengan perkataan lain masalah tersebut didekati dengan secara moneter.

2) Aktivitas ekonomi  seperti yang dikemukan oleh francois quesny (1694-1774) dalam bukunya yang berjudul “ tableau economique”, yang di sebut “ the circular flow of economic activity” yang artinya arus lingkaran kegiatan ekonomi yang meliptui arus barang dan uang.

          Sehingga hubungan antara rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi dalam kegiatan ekonomi dapat digambarkan sebgai berikut :

ARUS LINGKARAN KEGIATAN EKONOMI

Penjualan barang dan jasa

                                      

                                              2     Uang hasil penjualan

                                  

                    

Keterangan

1. aliran arus barang
2. aliran arus uang
3. pasar hasil produksi / pasar output
4. pasar faktor produksi / Pasar input
5. hubungan RTP dengan RTP

3. Analisa masalah angkot. Apakah pemilik/pengusaha angkot bersedia memenuhi aturan pemerintah tentang keselamatan penumpang ? Jelaskan alasannya !

JAWAB:

Ya pemilik/pengusaha harus bersedia , karena penumpang pun berhak memiliki hak perlindungan atas rasa aman serta keselamatan saat berada dalam angkutan umum.

Keselamatan penuh bukan hanya dengan menertibkan  para supir yang ugal ugalan dijalan saja, tetapi jg harus mentertibkan dari kelayakan mobilnya sendiri, apakah masih layak digunakan atau tidak.

Negara memiliki alat untuk melindungi warga melalui kepolisian. Pemprov DKI Jakarta melalui dinas perhubungan juga tidak dapat berbuat banyak atas jatuhnya korban di angkutan umum. Padahal, banyak warga berharap kedua institusi itu dapat memberikan rasa aman dan nyaman atas pajak yang mereka bayarkan ketika manggunakan transportasi umum

Kejahatan dan kriminalitas di ranah publik menunjukkan ketidakseriusan negara dalam memberikan rasa aman dan keselamatan kepada warga. Padahal, warga negara memiliki hak atas rasa aman yang dijamin dalam Pasal 9 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia dalam UU Nomor 12 Tahun 2005.

Tindak kriminal di angkutan umum saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Betapa tidak, saat warga negara keluar dari rumahnya untuk beraktivitas secara sosial, justru sering mendapat ancaman di ruang publik.

Dapat kita lihat contohnya pada :

Pemberian izin trayek bukan untuk menyediakan pelayanan publik, melainkan mengejar pendapatan. Wajar jika pertumbuhan angkot di Jabodetabek melampaui kebutuhan riil. Ironinya, orientasi mendulang hasil tidak diikuti tanggung jawab menyediakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna angkot.

Menurut M Hasim, Wakil Sekretaris Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor (Organda), biasanya ada pembiaran pelanggaran di lapangan. ”Kadang tidak ada sanksi yang tegas kepada pengusaha yang sering melanggar. Pengusaha juga tidak peduli dengan kejadian di lapangan. Sementara kewenangan Organda hanya sebatas mengimbau kepada pengusaha agar tertib menjalankan usahanya,”

Penertiban trayek angkutan umum reguler wajib dilakukan sebagai langkah awal penataan angkutan umum. Dimana, pengelola atau pemilik angkutan umum reguler harus bersedia  berbenah memperbaiki pola layanannya. Hal ini antara lain tecermin dari pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organda Kota Bekasi Indra Hermawan.

Menurut dia, selain memiliki SIM dan STNK, sopir mobil angkutan kota perlu dilengkapi seragam dan kartu identita  yg bertujuan mengantisipasi beroperasinya sopir yang tidak memiliki SIM, bahkan berniat jahat kepada penumpang.

Karena kini tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap angkutan umum, untuk itu pihak pengusaha / pemilik angkot harus segera berkoordinasi dengan pemerintah dan polisi membahas masalah ini dan berharap mendapat respons positif.